Maros, upeks - Penduduk buta aksara dan kategori usia produktif Maros masih tersisa 1.425 orang.  Dibanding 2010 lalu yang masih mencapai 4425 atau menurun 3000 orang. Meski demikian, anggaran pemberantasan buta aksara di APBD 2011 masih minim. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Maros, Hj Kartini menjelaskan, selama ini anggaran pemberantasan buta aksara untuk tingkat kabupaten hampir tidak ada. 

 

Anggaran itu justru didapatkan dari APBD tingkat I dan APBN. "Selama ini memang kita menggunakan anggaran provinsi, karena untuk daerah, hampir dikatakan tidak ada sama sekali,'' keluhnya. Makanya untuk 2011, program pemberantasan buta aksara belum berjalan, karena kurangnya anggaran, sembari menunggu proposal pelaksanaan kegiatan belajar disetujui," ungkapnya, Rabu (9/2) Tidak diturunkannya lagi anggaran pemberantasan buta aksara dari provinsi, karena Maros dianggap tuntas buta aksara. Karena warga produktif buta aksara sisa 1.425 orang. Bila dibandingkan 2010 lalu, pemerintah telah mampu memberantas buta aksara 3000 orang. "Provinsi beranggapan, pemerintah sudah bisa melakukan pemberantasan buta aksara secara mandiri,'' ujarnya. 

 

Untuk pemberantasan buta aksara, tahun 2011 ini diharapkan sekitar 25 kelompok yang terdiri dari 10 orang yang bisa dibantu pemberantasan aksaranya. Untuk itu kami sediakan, anggaran sekitar Rp95 juta," jelasnya. 

 

Sementara itu Koordinator Jari Celebes Raya Rusman Anno menuturkan, keberhasilan Diknas dalam memberantas buta aksara masih tidak jelas. Seharusnya kata Anno, waktu enam bulan itu tidak cukup. Karena masih diperlukan untuk memonitoring keaksaraan itu. 

 

"Monitoring itu berdasarkan, apakah dia bisa membaca, bisa menghitung, dan memahami apa yang dibaca dan ditulis. Monitoring itu nantinya untuk mengukur tingkat kecerdasan mereka," jelasnya. 

 

Anno menambahkan, data diknas menunjukkan, tren buta aksara itu memang turun. Tapi apakah mereka bisa terbebas atau belum, itulah yang menjadi permasalahan.