Jakarta, (Kominfo-Newsroom) - Lebih dari 40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, bahkan di beberapa provinsi hampir 70 persen tenaga kerjanya bekerja di sektor pertanian. Namun hal yang harus dicermati, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, 73 persen dari tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu pendidikannya paling tinggi adalah lulusan sekolah dasar, selain ada yang putus sekolah atau bahkan ada yang buta huruf.
"Ada sebanyak 10 juta orang yang buta huruf di Indonesia, sebagaian besar usianya di atas 15 tahun, dan mereka itu kebanyakan bergerak di sektor pertanian. Apabila jumlah itu merupakan bagian dari 113 juta angkatan kerja Indonesia saat ini, lalu tingkat produktivitas seperti apa yang diharapkan dari mereka?" kata Wakil Mendiknas Fasli Jalal ketika membuka diskusi "Penyelelarasan Pendidikan Dengan Dunia Kerja" di Jakarta, Rabu (13/1).
Menurut Fasli, harus ada cara untuk menaikkan kompetensi angkatan kerja itu, berapa pun umurnya. Dapat kah program-program pemberantasan buta aksara menjadikan mereka yang buta huruf lebih baik? Harus ada langkah-langklah untuk menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan mereka.
"Apabila angkatan kerja di bidang pertanian ini bisa mulai diselaraskan, maka paling tidak 40 persen dari jumlah angkatan kerja itu sudah diselaraskan, apalagai sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan, kemandirian dan daya saing bangsa," katanya.
Apalagi, katanya, sektor ini berkaitan erat dengan industri makanan, restoran, kuliner, pariwisata.
Oleh karena itu ia mengaku menyayangkan karena ternyata akhir-akhir ini minat lulusan SMA untuk meneruskan kuliah di fakultas pertanian justru semakin menurun.
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi itu mengatakan, ada pemerintah daerah yang meminta agar Kemendiknas membantu mendirikan politeknik pertanian.
"Saya setuju, apalagi angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih rendah," katanya.
Namun kemudian ternyata di beberapa daerah lain diketahui bahwa minat orang untuk sekolah di pertanian terus menurun, dan banyak juga politeknik pertanian berguguran, padahal kondisi kompetensi tenaga kerja di bidang pertanian 73 persennya merupakan lulusan SD, putus sekolah SD atau buta huruf.
"Kenyataan ini memang merupakan pekerjaan rumah yang berat. Namun menurut saya, justru saat ini lah kesempatan untuk memulai langkah memperbaiki kompetensi tenaga kerja Indonesia, apalagi Bapak Presiden RI amat memperhatikan persoalan ini," katanya.
Pada bagian lain Fasli menjelaskan bahwa pengembangan dunia pendidikan tidak akan mungkin 100 persen link & match dengan dunia usaha, karena dunia pendidikan mempunyai hal-hal yang mendasar dan tidak mudah begitu saja diselaraskan dengan dunia kerja.
"Bagaimana pun kemampuan mendasar yang dihasilkan dunia pendidikan jauh lebih penting dibandingkan kemampuan-kemampuan vokasi/kompetensi yang khusus," katanya.
Sementara itu Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas, Hamid Muhammad, tujuan utama dari focus group discussion (FGD) adalah untuk memantapkan draft kerangka kerja penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja yang telah disiapkan oleh tim kecil, sekaligus menyiapkan rencana aksi dan road map untuk lima tahun ke depan.
"Beberapa pertemuan sudah dilakukan, misalnya pertemuan antar-menteri pada 22 November 2009, kemudian ditindaklanjuti beberapa pertemuan internal dan satu kali pertemuan di Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi akhir Desember 2009," kata Hamid yang juga Koordinator FGD..
Ia mengharapkan semua pihak bersama-sama memantapkan konsep itu, dan semua kementerian bisa memberikan kontribusi, termasuk dari Kadin, Apkindo dan beberapa stakeholder lainnya.
Peserta FGD berjumlah 75 orang yang merupakan pejabat dari Kemendiknas, Bappenas, 21 kementerian terkait, BSNP, BNSP, BKPM, Kadin, Apindo, PPTKIS dan Forum Rektor. (T.Ad/ysoel)

Sumber: http://www.bipnewsroom.info - 13 Januari 2010